Wali Kota Ralat Biaya Perjalanan

KEDIRI (SINDO) – Wali Kota Kediri HA Maschut menjilat lidahnya sendiri. Seusai acara Musyawarah Cabang DPC Partai Demokrat Kota Kediri sepekan lalu, Ia menegaskan biaya perjalanan 30 anggota dewan ke China dan Australia, ditanggung Persik Kediri melalui dana Rp15 miliar yang disahkan melalui APBD Kota Kediri 2007. Kemarin, dengan tegas pula, Ketua Umum Persik Kediri meralat pernyataannya sendiri. "Tolong diluruskan, soal itu (keberangkatan dewan ke luar negeri, red) mereka bayar sendiri-sendiri, bukan dana APBD atau Persik," ungkap Maschut ditemui wartawan di mess Persik seusai memberangkatkan punggawa Macan Putih ke Solo, kemarin.

Maschut menjelaskan, pada awalnya dewan memang meminta Persik untuk membiayai perjalanan itu. Namun karena keterbatasan dana yang dimiliki Persik, maka permintaan itu ditolak. "Dulu dewan memang meminta kami untuk membiayai perjalanan itu. Namun sudah saya garis kalau hal itu tidak bisa karena dana Persik sangat kecil," jelasnya.

Selama ini, para anggota dewan Kota Kediri merupakan supporter fanatik Persik Kediri. Untuk membuktikan kefanatikannya mereka menggunakan nama Persikmania Korwil DPRD Kota Kediri. Termasuk rencana nglencer ke Australia dan China, merupakan bentuk dukungan Korwil DPRD Kota Kediri dan Korwil Balai Kota (Pemkot).
Namun dengan pernyataan ini, jumlah Persikmania Korwil DPRD yang berangkat dipastikan menyusut.

Anggaran yang dimiliki Persik, saat ini hanya Rp15 Miliar dari APBD 2007. Dana tersebut sangat kecil untuk membiayai berbagai even pertandingan di dalam maupun di luar negeri. Apalagi Lotto, satu-satunya sponsorship yang bersedia yang bekerja sama dengan Persik hanya menyumbang kostum dan perlengkapan pemain seperti kaos dan sepatu ”Karena itu, kami tak bisa mendanai mereka ke China dan Australia,” tegas Wali Kota Maschut.

Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persik, Bambang Sumaryono mengatakan,
berdasarkan data yang masuk ke panitia, sebagian besar anggota dewan mengaku kesulitan dalam pengurusan paspor. Sementara yang lainnya mengaku sibuk dengan aktivitas di Kediri yang berbenturan dengan jadwal keberangkatan.

"Sampai hari ini (kemarin Red), baru 5 anggota dewan memastikan ikut dan sudah
menyelesaikan persyaratan administrasi seperti paspor," ungkap pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kediri

Keenam anggota dewan itu,adalah Wakil Ketua DPRD Sujud Kendar (PKB), Gatot
Adi Prayogo (Golkar), H Muzer Zaidid (PKB), Kasmudji (PDIP), Muzaini Romli
(PKB), dan Sholahudin (PKB). Sedangkan dari kepala dinas diantarannya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Adi Wiyono dan Sekretaris Dewan M Nur Ali. Sementara untuk Kepala Bappeko Bambang Basuki Hanugerah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Widodo masih dalam proses. Mereka akan berangkat ke Australia dengan menggunakan jasa Biro perjalanan PACTO Travel, berkantor di Hotel Hyatt Surabaya, 25 April mendatang.

Sementara itu untuk Bambang Sumaryono sendiri, akan mengikuti rombongan Persik bertandang ke kandang Shanghai Shenhua FC China, 23 - 29 Mei mendatang. Bambang menegaskan, pengurusan administrasi untuk pergi ke China tanggal 10 Mei 2007. Selama rangkaian perjalanan itu, setiap peserta ditarik ongkos perjalanan sebesar Rp14.800.000
dibayarkan sebelum berangkat."Mereka bayar sendiri-sendiri, tidak ada bantuan dana dari Persik atau pemerintah," tegasnya saat ditemui wartawan.

Menanggapi keberangkatan anggota dewan itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Kediri akan memeriksa anggota dewan yang nekat berangkat ke Australia dan China. Kendati keberangkatan mereka untuk mendukung Persik, bukan berarti BK tidak akan menindak anggota dewan tersebut. "Saya tidak tahu kalau keberangkatan mereka menggunakan dana APBD. Untuk itu, saya akan usut anggota dewan yang berani menggunakan dana itu," ujarnya Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Kediri, Tamam Mustofa.

Tamam menjelaskan, kepergian mereka bisa dianggap menyalahi aturan mengingat anggaran Persik berasal dari APBD Kota Kediri. Sejauh ini, dari edaran panitia pelaksana Persik, semua anggota dewan yang berangkat wajib menggunakan dana pribadi. Bahkan dalam edaran tersebut dituliskan jika seluruh anggota dewan wajib menyerahkan uang tersebut sebelum pemberangkatan."Kalau dengan dana pribadi, silakan, tapi jangan semuanya. Akan lebih baik jika ketua komisi saja yang berangkat, sedangkan lainnya tetap bekerja melayani rakyat," ujarnya. (edi purwanto)